Bobroknya Pengelolaan LPJU di Dinas PKP Siantar: Tagihan Miliaran, Data Tak Jelas, Lampu Banyak Mati

Pematangsiantar –Snipernew.id.

Sorotan tajam kem­bali men­garah ke Dinas Peruma­han dan Kawasan Per­muki­man (PKP) Kota Pematangsiantar. Kali ini bukan hanya soal dugaan pengge­la­pan aset pen­eran­gan jalan umum (LPJU), tetapi lebih dalam lagi: bobroknya sis­tem man­a­je­men aset dan keuan­gan di tubuh dinas terse­but. Fak­ta di lapan­gan menye­butkan, Dinas PKP diduga tidak memi­li­ki data konkret men­ge­nai jum­lah tiang lam­pu jalan, bera­pa yang meng­gu­nakan lam­pu LED atau lam­pu biasa, ser­ta jum­lah pan­el dan kabel jaringan yang aktif di kota ini.

Pen­gakuan blak-blakan datang dari salah seo­rang pegawai. Ia men­gaku tidak memi­li­ki akses atau data res­mi men­ge­nai total aset LPJU yang dikelo­la Dinas PKP. Iro­nis­nya, ia menye­butkan bah­wa Pemko Pematangsiantar seti­ap bulan mem­ba­yar tag­i­han listrik LPJU diperki­rakan men­ca­pai Rp1,2 mil­iar untuk total 12.000 tiang lam­pu. Ini berar­ti seti­ap tiang ditag­ih sek­i­tar Rp100 ribu per bulan, ter­lepas dari apakah lam­pu menyala atau tidak. Pada­hal, lam­pu jalan hanya menyala sek­i­tar 12 jam per hari, dari pukul 18.00 WIB hing­ga 06.00 WIB.

Lebih men­cen­gangkan lagi, menu­rut data dari PLN, tag­i­han riil LPJU Pemko Pematangsiantar sebe­narnya hanya sek­i­tar Rp1,1 mil­iar per bulan. Di sisi lain, PLN men­gaku menyetorkan Pajak Pen­eran­gan Jalan (PPJ) sebe­sar 10% dari pem­ba­yaran listrik masyarakat, yang nilainya men­ca­pai Rp1,8 mil­iar per bulan. Ini berar­ti ada sur­plus sek­i­tar Rp700 juta tiap bulan atau ham­pir Rp9 mil­iar per tahun yang masuk ke Pen­da­p­atan Asli Daer­ah (PAD). Den­gan dana sebe­sar itu, seharus­nya fasil­i­tas pen­eran­gan jalan di Pematangsiantar sudah jauh lebih baik.

Namun keny­ataan di lapan­gan berka­ta lain. Berdasarkan pan­tauan dari Dewan Pimp­inan Pusat Komu­ni­tas Masyarakat Peduli Indone­sia Baru (DPP KOMPI B), banyak lam­pu jalan yang mati, rusak, atau bahkan hilang diduga dicuri. Ket­ua DPP KOMPI B, Hen­der­son Silalahi, meny­atakan kepri­hati­nan­nya atas kerusakan sis­temik ini. “Kami men­da­p­ati banyak tiang tan­pa lam­pu, kabel yang hilang, dan pan­el yang diduga sudah raib. Den­gan dana PPJ yang men­ca­pai ham­pir Rp9 mil­iar setahun, harus­nya pen­eran­gan jalan di Siantar sudah mewah,” ujarnya, Senin (16/6/2025).

Kon­disi mem­pri­hatinkan juga ter­li­hat dari sisi per­awatan. Dinas PKP hanya memi­li­ki empat unit arma­da opera­sion­al, dan menu­rut infor­masi, tiga di antaranya tidak laik pakai. Artinya, per­awatan LPJU prak­tis lumpuh. Parah­nya lagi, keluhan soal min­im­nya anggaran terus dilon­tarkan, mes­ki dana PPJ yang masuk ke kas daer­ah san­gat besar. Situ­asi ini menim­bulkan tan­da tanya besar: kem­ana larinya dana sur­plus dari PPJ terse­but?

Menang­gapi kon­disi ini, Hen­der­son Silalahi mende­sak selu­ruh stake­hold­er, mulai dari Wali Kota Pematangsiantar, DPRD, Inspek­torat, hing­ga Aparat Pene­gak Hukum (APH) agar segera turun tan­gan. Ia juga mem­inta Wali Kota mene­gur keras Kepala Dinas PKP, Ris­fani Sarag­ih, yang diduga mengam­putasi tugas dan fungsi salah seo­rang Kabid di Dinas PKP terse­but. “Tegur dan kem­ba­likan kewe­nan­gan Kabid ke posisinya. Ini soal akunt­abil­i­tas. Kalau tidak, sis­tem akan terus rusak,” tegas­nya.

Hen­der­son juga mem­inta DPRD Kota Pematangsiantar segera mengge­lar Rap­at Den­gar Pen­da­p­at (RDP) den­gan Dinas PKP dan pihak terkait. RDP itu, menu­rut­nya, pent­ing untuk mem­be­dah keane­han dalam pen­gelo­laan LPJU dan men­cari solusi cepat untuk mence­gah keru­gian negara yang terus ter­ja­di. “Ini bukan sekadar masalah tek­nis, ini soal integri­tas pen­gelo­laan keuan­gan pub­lik. Jan­gan sam­pai masyarakat terus men­ja­di kor­ban kege­la­pan dan pem­borosan,” pungkas­nya.

Bas­t­ian