Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Sumatera Utara Tanggapi Penangkapan Tiga Oknum Wartawan Terkait Dugaan Pemerasan

Medan, -Snipernew.id

Assosi­asi Pewarta Pers Indone­sia (APPI) Dewan Pimp­inan Wilayah (DPW) Sumat­era Utara menyam­paikan kepri­hati­nan men­dalam terkait penangka­pan tiga oknum wartawan berin­isial DSM, R, dan A atas dugaan pemerasan yang meli­batkan seo­rang kepala seko­lah SD Negeri 101928 Pan­tai Labu (29/05/2925) .

APPI men­dukung upaya kepolisian mene­gakkan hukum dan kead­i­lan, namun menekankan pent­ingnya pros­es hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah dalam men­gungkap kebe­naran.

Keja­di­an bermu­la dari dugaan pung­utan liar yang dilakukan kepala seko­lah, yang dike­tahui berin­isial MS,  den­gan nilai Rp 280 ribu per­siswa.

Dugaan ini muncul berdasarkan lapo­ran dari orang tua siswa kepa­da oknum wartawan terse­but den­gan buk­ti reka­man pen­gad­u­an orang tua siswa kepa­da oknum wartawan.

Berdasarkan buk­ti reka­man itu oknum wartawan men­co­ba mengkon­fir­masi kepala seko­lah Berin­isial MS .

kesep­a­katan pun ter­ja­di , MS menyetu­jui akan mem­berikan uang sebe­sar Rp. 1 juta rupi­ah den­gan menan­datan­gani kwi­tan­si ber­mat­erai den­gan dal­ih beri­ta diha­pus .

Untuk menghi­langkan beri­ta terkait dugaan pungli , MS mem­berikan uang sebe­sar Rp 1 juta kepa­da para oknum wartawan dis­alah satu kedai kopi yang sebelum­nya MS sudah menung­gu den­gan pihak kepolisian

Diduga MS sen­ga­ja ingin melakukan pen­je­bakan kepa­da oknum wartawan den­gan dal­ih pemerasan . Kesep­a­katan ini­lah yang men­ja­di dasar penangka­pan keti­ga oknum wartawan terse­but.

Ditem­pat ter­pisah, Ket­ua APPI DPW Sumat­era Utara, Hard­ep SH didampin­gi Wak­il Ket­ua Roy Nasu­tion, meny­atakan san­gat menyayangkan tin­dakan para oknum wartawan terse­but. Per­bu­atan mere­ka telah menced­erai marta­bat insan pers dan melang­gar Undang — Undang Nomor 40 Tahun 1999 ten­tang Pers.

Namun, kami juga mende­sak kepolisian bersikap netral dalam pene­gakan hukum dan kead­i­lan. Kepala seko­lah, MS, juga harus bertang­gung jawab atas keter­li­batan dan kesep­a­katan­nya mem­berikan uang untuk menghi­langkan beri­ta.” Pungkas­nya .

Per­bu­atan MS sudah melang­gar UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 ten­tang Pem­ber­an­tasan Tin­dak Pidana Korup­si men­gatur ten­tang pem­ber­ian dan pener­i­maan hadi­ah atau jan­ji yang dike­tahui berhubun­gan den­gan jabatan atau kekuasaan, den­gan anca­man huku­man pen­jara min­i­mal 1 tahun dan mak­si­mal 5 tahun dan/atau den­da min­i­mal Rp50 juta dan mak­si­mal Rp250 juta.

Wak­il ket­ua DPW APPI Roy juga mem­inta Dinas Pen­didikan dan aparat pene­gak hukum untuk melakukan inves­ti­gasi menyelu­ruh dan tun­tas terkait dugaan pung­utan liar yang dilakukan pihak seko­lah den­gan dal­ih kegiatan seni.

MS juga dap­at dike­nakan pasal ;
1 . pasal 5 dan 6 Per­me­ndik­bud No 44      Tahun 2012 .
2 . Pasal 181 huruf d PP no 17 Tahun 2010 .
3 .pasal 10 ayat (2) Per­me­ndik­bud 75 Tahun 2016
4 .pasal 12 huruf b Per­me­ndik­bud 75 Tahun 2016 , terangnya .

Aparat pene­gak hukum dim­inta untuk segera memang­gil dan memerik­sa MS atas per­bu­atan yang sudah dilakukan­nya , dihara­p­kan polisi tidak tebang pil­ih dalam mene­gakkan hukum .

APPI berkomit­men untuk men­jun­jung ting­gi eti­ka jur­nal­is­tik dan bek­er­ja sama den­gan pene­gak hukum demi tegaknya kead­i­lan, sekali­gus melin­dun­gi kebe­basan pers yang bertang­gung jawab.

Roy juga mene­gaskan kepa­da selu­ruh insan pers khusus­nya rekan rekan di Kota Medan dan Deli Ser­dang untuk tidak lagi mener­i­ma hadi­ah atau uang dari instan­si yang diduga ter­li­bat dalam satu tin­dak pidana atau kesala­han .

Layaknya kita seba­gai jur­nalis beri­takan saja kelakuan dan per­bu­atan mere­ka dan mem­inta kepa­da aparat pene­gak hukum mere­spon pem­ber­i­taan demi ter­cip­tanya kead­i­lan dan kebangk­i­tan moral ser­ta eti­ka pemimpin dimasa men­datang , tutup­nya.
Red/Tim