APDESI Deli Serdang: Tuntutan Hukum, Bukan Sekadar Pembubaran*

*Suma­tra Utara — Deli Ser­dang,-Snipernew.id

* 4 Agus­tus 2025 Maraknya Bimtek beru­lang yang dige­lar APDESI Deli Ser­dang sela­ma tiga bulan bertu­rut-turut (Juni-Agus­tus 2025) telah memicu keca­man keras dari ket­ua Assosi­asi Pewarta Pers Indone­sia ( A‑PPI) Sumat­era Utara, Hard­ep . Ia mene­gaskan bah­wa prak­tik ini bukan sekadar kelala­ian, melainkan penyalah­gu­naan wewe­nang yang berpoten­si merugikan keuan­gan negara.

“APDESI Deli Ser­dang telah meny­im­pang dari tujuan awal. Organ­isasi yang seharus­nya mem­bi­na pemer­in­ta­han desa, kini jus­tru men­ja­di ‘pabrik Bimtek’ yang men­guras anggaran desa tan­pa mem­berikan dampak sig­nifikan,” tegas Hard­ep dalam keteran­gan pers nya .

Hard­ep menud­ing adanya poten­si tin­dak pidana korup­si sesuai Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Ia mende­sak aparat pene­gak hukum untuk segera menye­lidi­ki dan mem­pros­es hukum oknum yang ter­li­bat. “Tidak cukup hanya dibubarkan, mere­ka harus diusut tun­tas hing­ga ke akar-akarnya,” tegas­nya.

Hal sena­da juga di sam­pai kan oleh wak­il ket­ua A‑PPI Sumut Roy­man­syah Nasu­tion, Ia menekankan bah­wa anggaran desa adalah uang raky­at yang seharus­nya digu­nakan untuk kepentin­gan masyarakat, bukan untuk mem­bi­ayai Bimtek yang hanya for­mal­i­tas bela­ka. Dana terse­but seharus­nya dipri­or­i­taskan untuk:

- Ban­tu­an lang­sung tunai kepa­da war­ga miskin;
— Pem­ban­gu­nan infra­struk­tur desa;
— Pem­ber­dayaan ekono­mi lokal;
— Pen­guatan layanan kese­hatan dan pen­didikan desa.

Sek­jen A‑PPI DPW Sumut Irene Sina­ga merekomen­dasikan langkah-langkah tegas berikut:

- Audit inves­ti­gatif oleh BPKP dan Inspek­torat ter­hadap selu­ruh kegiatan APDESI dalam setahun ter­akhir;
— Pemerik­saan keuan­gan oleh PPATK untuk menelusuri ali­ran dana yang men­curi­gakan;
— Mora­to­ri­um semen­tara selu­ruh kegiatan Bimtek yang tidak berba­sis kebu­tuhan lapan­gan;
— Pem­bekuan APDESI Deli Ser­dang hing­ga refor­masi total struk­tur dan ori­en­tasinya;
— Sanksi admin­is­tratif dan pidana bagi pihak-pihak yang ter­buk­ti menyalah­gu­nakan wewe­nang.

“APDESI jan­gan men­ja­di lin­tah yang mengis­ap keuan­gan desa. Kita mem­bu­tuhkan organ­isasi yang mem­berikan solusi nya­ta bagi desa, bukan yang hanya pandai mem­bu­at pro­pos­al Bimtek,” pungkas Bas­t­ian seba­gai pem­bi­na di A‑PPI Sumut . Ia berharap agar APDESI dap­at kem­bali pada fungsi uta­manya seba­gai wadah pem­bi­naan dan advokasi bagi pemer­in­ta­han desa. *( Bastian/ A‑PPI )*