Isu mengenai kesejahteraan guru kembali mencuat di ruang publik setelah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyinggung soal gaji guru dan dosen. Dalam sebuah unggahan media sosial, pernyataan tersebut memicu reaksi keras masyarakat karena dianggap merendahkan peran tenaga pendidik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Selasa (19/08).
Sebuah video yang beredar luas di media sosial menampilkan seorang perempuan mengenakan busana batik dengan motif Garuda, lengkap dengan hijab hitam. Dalam video itu, ia menyampaikan keresahan terkait rendahnya gaji guru di Indonesia. Pada cuplikan video, terlihat data tabel dengan angka Rp3.203.600 yang ditunjukkan sebagai nominal gaji. Dengan ekspresi serius, ia menyebutkan, “Cuma tiga juta dua ratus lebih dikit. Enggak nyampe empat ribu perak.” Ungkapan ini menggambarkan kekecewaan atas kecilnya pendapatan yang diterima guru, jumlah yang dianggap tidak sebanding dengan tanggung jawab besar mereka dalam dunia pendidikan.
Rekaman yang sama juga menyertakan potongan berita berjudul: “Sri Mulyani soal gaji guru dan dosen kecil: Apakah semua harus dari uang negara? Atau ada partisipasi WNI?” yang dikutip dari media nasional pada tanggal 7 Agustus 2025. Potongan tersebut kemudian memantik perdebatan di jagat maya, khususnya mengenai peran negara dalam menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
Akun media sosial trend_politik.id, yang mengunggah video ini, memberikan keterangan tajam: “Gaji DPR yang kerja gak jelas dan nyusahin rakyat dinaikan, guru yang berprofesi mencerdaskan anak bangsa dianggap beban negara. Sebenarnya, Sri Mulyani itu ibu menteri atau ibu tiri?”
Keterangan tersebut langsung memantik reaksi publik. Unggahan ini tercatat sudah ditonton puluhan ribu kali, dengan ratusan tanda suka dan puluhan komentar warganet yang mayoritas menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam video yang sama, perempuan itu kembali menegaskan dengan suara bergetar, “Gaji guru berapa sih?” Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, namun sesungguhnya merupakan representasi dari kegelisahan banyak tenaga pendidik di Indonesia. Data gaji sebesar Rp3,2 juta yang disebutkan dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat akibat inflasi, kenaikan harga bahan pokok, hingga biaya pendidikan anak.
Masyarakat membandingkan kondisi ini dengan besarnya gaji pejabat negara, khususnya anggota DPR, yang nilainya jauh lebih tinggi. Kritik semakin tajam karena kenaikan gaji bagi pejabat sering kali mendapat persetujuan cepat, sementara kesejahteraan guru kerap kali tertunda dengan alasan keterbatasan anggaran negara.
Peran Guru yang Vital
Guru memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa. Mereka bertugas bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter, moral, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus. Sayangnya, peran besar ini kerap tidak sejalan dengan penghargaan negara dalam bentuk kesejahteraan.
Sejumlah warganet dalam kolom komentar menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan yang dianggap seolah-olah memindahkan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Menurut mereka, pendidikan adalah hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sudah semestinya negara hadir penuh dalam membiayai gaji guru dan dosen.
Pernyataan Sri Mulyani yang mempertanyakan apakah semua gaji guru harus berasal dari uang negara dipandang problematis. Hal itu menimbulkan kesan bahwa pembiayaan guru bukanlah prioritas utama. Padahal, keberadaan guru adalah elemen vital dalam menjaga kualitas pendidikan nasional.
Sejumlah kalangan akademisi menyebutkan, jika guru terus dibiarkan dalam kondisi gaji rendah, maka kualitas pendidikan akan terancam. Guru yang tidak sejahtera dikhawatirkan kehilangan motivasi, bahkan berpotensi mencari pekerjaan sampingan yang mengurangi fokus dalam mengajar.
Pemerhati pendidikan juga menekankan pentingnya pemerintah mengubah paradigma. Alih-alih melihat guru sebagai beban anggaran, guru seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang bangsa. Dana yang dikeluarkan negara untuk kesejahteraan guru akan kembali dalam bentuk generasi muda yang lebih berkualitas, kompetitif, dan mampu membawa Indonesia bersaing di tingkat global.
Gelombang kritik yang muncul di media sosial pasca unggahan trend_politik.id menjadi sinyal kuat bahwa publik menginginkan adanya perubahan nyata. Kenaikan gaji guru menjadi isu mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.
Organisasi profesi guru sebelumnya juga sudah berulang kali menyuarakan hal serupa. Mereka menilai bahwa kesenjangan antara gaji guru dan pejabat negara terlalu lebar, sehingga menciptakan ketidakadilan sosial. Selain itu, masih banyak guru honorer yang penghasilannya jauh lebih rendah dari angka Rp3 juta, bahkan ada yang hanya menerima ratusan ribu rupiah per bulan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kontroversi terkait gaji guru dan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka kembali diskusi panjang tentang prioritas anggaran negara. Publik menuntut adanya keadilan, di mana profesi yang berperan besar dalam pembangunan bangsa seharusnya mendapatkan penghargaan yang layak.
Unggahan di media sosial yang memperlihatkan video seorang perempuan menyuarakan keresahan atas gaji guru menjadi cerminan nyata aspirasi masyarakat. Dengan lebih dari puluhan ribu penayangan, video ini menjadi bukti bahwa isu kesejahteraan guru bukan hanya masalah kalangan pendidikan, tetapi juga masalah bangsa yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Editor: (Darmawan).













