Austin, SniperNew.id — Pada 18 Agustus 2025 – Dewan Perwakilan Texas diguncang oleh insiden belum pernah terjadi sebelumnya ketika seorang wakil rakyat Demokrat, Nicole Collier (D–Fort Worth), menolak menandatangani formulir yang disebut “permission slip” dan memilih tetap berada di kursinya, tidak bisa meninggalkan ruang sidang tanpa izin petugas keamanan negara bagian, Selasa (19/08/2020).
Dipicu oleh kebuntuan kuorum, Partai Republik Texas melayangkan kebijakan baru: setiap anggota legislatif Demokrat yang sebelumnya pergi keluar negara bagian untuk memblokir redistricting—taktik yang disebut “quorum-busting”— hanya boleh meninggalkan lantai DPR jika dia didampingi oleh petugas Department of Public Safety (DPS). Anggota harus menandatangani formulir resmi (“permission slip”) yang menyatakan bersedia untuk dikawal oleh DPS .
Sebagai bentuk protes atas aturan ini, Rep. Nicole Collier memilih untuk tidak menandatangani formulir tersebut, dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak merasa “terpanggil untuk menandatanganinya” . Atas keputusan ini, dia secara efektif “terjebak” di kursinya dan tidak diizinkan meninggalkan ruang sidang .
Dari Kolaborator Partai Demokrat: Rep. Ann Johnson (D‑Houston) secara terbuka mengkritik kebijakan ini, menekankannya sebagai tidak sah secara hukum dan membandingkan situasi tersebut dengan perlakuan terhadap narapidana. Menurut Johnson, “tidak ada dalam aturanmu tentang memasangkan petugas polisi kepada pejabat politik” dan bahwa “narapidana memiliki lebih banyak kebebasan ketimbang anggota Demokrat yang memecah kuorum saat ini” .
Selanjutnya, Demokrat menyuarakan solidaritas mereka terhadap Collier, menuntut agar ia dibebaskan tanpa pendamping keamanan dan agar akses media ke ruang sidang segera dipulihkan.
Pandangan Sang Anggota DPR: Collier menyatakan bahwa kebijakan itu merendahkan martabatnya sebagai wakil rakyat. “Saya menolak menandatangani izin yang mencabut martabat saya sebagai wakil terpilih, hanya agar partai Republik bisa mengatur pergerakan saya dengan pengawal polisi.”
Ia juga menyebut bahwa komunitas mayoritas-minoritas di distriknya mengharapkan dia berdiri tegas atas hak mereka untuk memiliki representasi yang bebas dari pengawalan yang dipaksakan .
Langkah Partai Republik ini merupakan eskalasi dari berbagai taktik yang telah diterapkan untuk memaksa kembalinya para Demokrat ke DPR setelah walkout politik mereka untuk memblokir rancangan peta redistricting–yang diyakini akan memberi keuntungan kepada Partai Republik dan mendapat dukungan dari pemerintahan Trump .
Langkah-langkah sebelumnya termasuk: Denda harian sebesar USD 500 bagi anggota yang tetap absen dari sidang.
Pemangkasan anggaran kantor anggota dan perintah agar mereka mengambil gaji secara langsung — alih-alih melalui transfer elektronik.
Gugatan hukum oleh pejabat negara, termasuk Jaksa Agung Ken Paxton dan Gubernur Greg Abbott, yang mencoba memaksa kembalinya anggota ke negara bagian .
Dampak dan Isu yang Dihadirkan
Melemahkan prinsip demokrasi?
Taktik ini dipandang sebagai penggunaan kekuasaan eksekutif legislatif yang berlebihan-menempatkan wakil rakyat di bawah pengawasan ketat dan membatasi kebebasan bergerak mereka.
Simbolisme seismik terhadap hak sipil dan kebebasan politik: Banyak pengamat melihat peristiwa ini sebagai bentuk represif modern. Kolom sosial bahkan membandingkannya dengan masa ketika orang kulit hitam dipaksa membawa dokumen “izin” hanya untuk bergerak bebas pada era segregasi.
Hak media berpendapat terancam:
Media dihentikan aksesnya ke galeri DPR—langkah yang memperburuk kecurigaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan merusak transparansi publik .
Rep. Nicole Collier telah berada di pusat kontroversi politik baru di Texas ‑memasuki sejarah dengan memilih berada di kursinya tanpa boleh meninggalkan ruang sidang, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan “permission slip” GOP. Aksi ini telah menjadi simbol perlawanan terhadap pembatasan kebebasan legislatif, pengawasan berlebihan, dan potensi ancaman terhadap prinsip demokrasi.
Kepada publik dan pembuat kebijakan, insiden ini menegaskan bahwa batas antara hukum yang sah dan penyalahgunaan wewenang politik bisa sangat tipis terutama ketika langkah-langkah drastis diambil atas nama sekedar menjaga kuorum.
Editor: (redaksi)













