Jakarta, SniperNew.id - 15 Juli 2025, Pemerintah menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam melindungi republik dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI pagi tadi, Selasa 15 Juli 2025 perwakilan Pemerintah menyampaikan tanggapan resmi terhadap Pandangan Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan pemerintah di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI, serta turut dihadiri perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam pidatonya, Pemerintah mengapresiasi dukungan seluruh Fraksi yang terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pelaksanaan anggaran negara.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan, anggota, dan Fraksi DPR RI. Kerja sama ini sangat penting untuk menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan responsif terhadap tantangan ekonomi maupun sosial,” ujar perwakilan Pemerintah.
Salah satu poin penting yang ditekankan adalah tindak lanjut Pemerintah atas seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Pemerintah menyatakan telah melakukan pemantauan terhadap rekomendasi tersebut dan siap menyelesaikannya sesuai dengan masukan Fraksi DPR. Tidak hanya itu, progres penyelesaiannya juga akan dilaporkan secara berkala kepada BPK sebagai bentuk akuntabilitas publik.
“Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK kami jadikan sebagai bagian dari indikator kinerja pemerintah ke depan. Ini bentuk komitmen kami terhadap transparansi dan tata kelola keuangan negara yang baik,” tambahnya.
APBN disebut bukan sekadar angka-angka belanja dan penerimaan, melainkan alat penting untuk menjaga ketahanan sosial dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Pemerintah berharap seluruh elemen bangsa dapat menjaga instrumen ini agar tetap efektif dalam mendukung tujuan besar negara: mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Dengan penuh harap, Pemerintah menutup pidatonya dengan doa agar seluruh ikhtiar ini membawa Indonesia menjadi “baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur”, sebuah negeri yang baik dan diberkahi.
Langkah serius ini menegaskan bahwa pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap APBN bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari visi besar membangun Indonesia masa depan. Publik pun menaruh ekspektasi besar agar reformasi pengelolaan keuangan negara terus berjalan secara transparan dan profesional. (Dar).













