Diduga Kepala BKPSDM Kota Lubuklinggau Tidak Fair, Dedi: Liput Juga Kalau Ada ASN yang Terlibat

Lubuk­ling­gau, SniperNews.id - Hiruk piruk pemilu tahun 2024 dalam pemil­i­han calon waliko­ta dan wak­il waliko­ta lubuk­ling­gau pri­ode 2025–2030 nan­ti. Tam­pak berbe­da den­gan cara berpoli­tiknya salah satu paslon yaitu Rody wijaya.

Dike­tahui sang istri meru­pakan pen­ja­bat Kepala Badan Kepe­gawa­ian dan Pengem­ban­gan Sum­ber Daya Manu­sia (BKPSDM) di Pemkot Lubuk­ling­gau.

Hal terse­but ter­li­hat “Tidak Fair” dalam upaya mere­but hati para pemil­ih jika adanya dugaan poli­tik prak­tis den­gan merangkul dan beru­paya men­dorong para peja­bat dil­ingkun­gan Pemkot.

Hing­ga keja­jaran RT, Lurah, Camat, ser­ta para Guru guru den­gan iming-iming oleh seo­rang Kepala Badan Kepe­gawa­ian demi memas­tikan war­ga dis­e­ti­ap kelu­ra­han memil­ih paslon “Rody wijaya””.

Beredarnya postin­gan dime­dia sosial, YA seo­rang ASN Kota Lubuk­ling­gau, sekali­gus kepala BKPSDM, ini san­gat mengabaikan netral­i­tas seba­gai seo­rang ASN, Semakin berani mem­post­ing salah satu paslon yaitu RO’IS di Sosmed­nya YA abaikan UUD.

Fenom­e­na itu, ter­li­hat dari adanya foto beber­a­pa oknum Lurah di Lubuk­ling­gau mengiku­ti kegiatan senam, terse­but ter­li­hat juga adanya Kepala BKPSDM yang akrab dis­apa saat ini “Yuk Ninik” yang juga meru­pakan seo­rang istri dari paslon “Rody wijaya”.

Seba­gai penye­leng­gara kegiatan terse­but dan dike­tahui pula sebelum adanya hiruk piruk pemilu di 2024 kegiatan senam terse­but tidak ada, Dan jika­pun ada tidak ter­li­hat sekom­plotan lurah den­gan Kepala BKPSDM turut meng­hadirinya.

Dedi selaku Ket­ua Bawaslu terkait ven­om­e­na terse­but men­gatakan.

“Iya ASN yang ter­buk­ti ter­li­bat akan kami tin­dak dan direkomen­dasikan ke KASN untuk pene­ta­pan sanksi. Sesuai SKB 5 Lem­ba­ga.” imbun­ya kepa­da media

Ia juga mema­parkan per­an ser­ta kepala daer­ah terkait wewe­nang dalam hal sosial­isasi dan pen­gawasan ASN agar tetap netral agar tetapterse­leng­garanya pemilu yang damai, tert­ib ser­ta sportif.

“Kewe­nan­gan men­gawasi dan men­sosial­isas­ikan reg­u­lasi soal netral­i­tas ASN men­ja­di domain­nya kepala daer­ah.” ujar kepala bawaslu.” singkat­nya.

Sanksi terse­but ter­tuang dalam pasal 494 uu 7 tahun 2017 yang menye­butkan, seti­ap asn, anggota TNI dan Pol­ri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau Anggota Badan Per­musyawaratan Desa yang ter­li­bat seba­gai pelak­sana atau tim kam­pa­nye sebag­i­mana dimak­sud dalam pasal 280 ayat 3 dapt dip­i­dana den­gan pidana kurun­gan pal­ing lama satu tahun dan den­da pal­ing banyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupi­ah). (Rang­ga).