Transaksi Digital Terkoneksi NIK: Efisiensi Fiskal atau Ancaman Privasi?

Jakar­ta, SniperNew.id - Mulai 17 Agus­tus 2025, Bank Indone­sia (BI) akan melun­curkan sis­tem iden­ti­tas transak­si dig­i­tal nasion­al berna­ma Pay­ment ID. Sis­tem ini akan meng­in­te­grasikan selu­ruh aktiv­i­tas transak­si keuan­gan mulai dari e‑wallet, per­bankan, hing­ga pin­ja­man online (pin­jol) ke dalam satu sis­tem berba­sis Nomor Induk Kepen­dudukan (NIK). Selu­ruh transak­si masuk dan kelu­ar dari indi­vidu akan otoma­tis ter­catat, ter­hubung den­gan iden­ti­tas pen­duduk, dan dipan­tau secara fiskal, Selasa (05/08).

Tujuan uta­ma dari pen­er­a­pan sis­tem ini adalah untuk meningkatkan pen­gawasan keuan­gan dan mende­tek­si aktiv­i­tas men­curi­gakan, seper­ti per­ju­di­an online, tin­dak pidana pen­cu­cian uang, dan teruta­ma penghin­daran pajak.

Namun, mes­ki ino­vasi ini dik­laim seba­gai langkah mod­ernisasi sek­tor keuan­gan dan per­pa­jakan, reak­si masyarakat di media sosial jus­tru penuh keke­ce­waan, kece­masan, bahkan kemara­han.

Dalam ung­ga­han akun @duniapunyacerita di plat­form Threads yang telah dil­i­hat lebih dari 140.000 kali, sejum­lah komen­tar masyarakat menun­jukkan kere­sa­han yang dalam. Berikut beber­a­pa kuti­pan yang mencer­minkan respons pub­lik:

“Pemer­in­tah nggak bela­jar dari kesala­han. Inget pajak pro­gre­sif mobil yang gagal? Bahkan Lam­borgh­i­ni bisa atas nama buruh di gang sem­pit,” tulis akun @ivanmartin_ig. Ia menekankan bah­wa masalah uta­ma bukan pada sis­tem, melainkan kurangnya keper­cayaan masyarakat ter­hadap integri­tas pemer­in­tah.

Akun lain, @wangko.sonny, menyindir keras pen­gawasan ini den­gan menye­but:
“Ada uang masuk kelu­ar dari saku raky­at dipan­tau pemer­in­tah. Sama aja makan enak atau tidak enak, minum susu atau air putih bahkan alko­hol, dipan­tau juga.”

Respon negatif ini menun­jukkan bah­wa masyarakat merasa ruang pri­vasinya semakin sem­pit, dan negara semakin masuk ter­lalu jauh ke ranah prib­a­di war­ga.

Salah satu kekhawati­ran uta­ma dari kebi­jakan ini adalah efek ter­hadap per­putaran uang dan keper­cayaan ter­hadap per­bankan. Akun @nja.riderr berko­men­tar:

“Semua orang bakal balik ke cash. Keper­cayaan ke bank melemah, dan ter­jadi­lah inflasi besar-besaran. Indone­sia bisa dalam masalah besar.”

Komen­tar ini diami­ni oleh akun @hahahahohoho242 yang menulis:

“Gw juga mau ubah, gajian gw minta cash, bukan trans­fer.”

Situ­asi ini menun­jukkan adanya poten­si disin­sen­tif ter­hadap ekono­mi dig­i­tal yang jus­tru sedang gen­car dikem­bangkan pemer­in­tah. Bila pub­lik menarik dananya dari sis­tem for­mal, maka ekono­mi infor­mal akan meningkat dan transparan­si jus­tru menu­run.

Berba­gai komen­tar juga meny­oroti kesen­jan­gan per­lakuan antara raky­at kecil dan peja­bat korup. Banyak yang mem­per­tanyakan, men­ga­pa raky­at yang jus­tru dipan­tau ketat, semen­tara kasus korup­si besar jus­tru tidak segera ditun­taskan.

“Pemer­in­tah gagal. Raky­at dijadikan komod­i­tas untuk diper­ah habis-habisan semen­tara duit korup dib­iarkan bertahun-tahun,” tulis akun @ayahpiky.

Komen­tar sena­da datang dari @arun__daya yang menulis:
“Hasil SDA, BUMN, semua ke mana? Kena­pa pen­da­p­atan negara dari pajak semua? Kena­pa nggak fokus mem­bu­ru korup­tor dulu? Any­ing!”

Sorotan ini mem­per­li­hatkan keke­ce­waan raky­at ter­hadap pri­or­i­tas kebi­jakan, di mana pen­gawasan finan­sial dini­lai berat sebe­lah, hanya menyasar raky­at kecil namun tidak menyen­tuh akar uta­ma kerusakan ekono­mi yaitu korup­si sis­temik.

Sejum­lah neti­zen bahkan menyasar lem­ba­ga seper­ti PPATK (Pusat Pela­po­ran dan Anal­i­sis Transak­si Keuan­gan) dan sek­tor per­bankan. Beber­a­pa meni­lai bah­wa lem­ba­ga-lem­ba­ga ini jus­tru digu­nakan seba­gai alat kekuasaan untuk “mer­am­pas uang raky­at.”

@machfudamanah menulis: “PPATK itu orang anak buah Lip­po Group, uang yang diram­pok buat bayar utang Lip­po Group.”

@muh.askari.ds mengkri­tik sis­tem bun­ga dan pajak di bank:

“Jan­gan pagi ada yang menabung bank cuma mem­perkaya diri, sedan­gkan uang kita di bank tidak berbun­ga. Telat satu bulan nam­bah tabun­gan ter­po­tong pajak. Jadi lebih baik kita sim­pan uang kita sendiri.”

Isu Pri­vasi dan HAM: Negara Ter­lalu Dalam Masuk ke Ranah Prib­a­di

Beber­a­pa tang­ga­pan lain­nya menun­jukkan bah­wa masyarakat mulai mem­per­tanyakan batas kewe­nan­gan negara ter­hadap pri­vasi indi­vidu. “Ngu­rusin pri­vasi orang amat. Kalau mau jan­gan pada main judol, negara suruh hapus aplikasinya! Judol­nya peja­bat toh!” kata akun @bartsuharji.

@asri_quin mene­gaskan, “Pelang­garan HAM!“BSedangkan @andri.ihsan hanya menulis singkat namun tajam: “BOCOR BOCOR BOCOR.”

Kece­masan pub­lik ini dap­at dimak­nai seba­gai peringatan bah­wa transparan­si tan­pa akunt­abil­i­tas negara akan diang­gap seba­gai repre­si.

Kebi­jakan Pay­ment ID berba­sis NIK mungkin meru­pakan bagian dari upaya pemer­in­tah untuk men­cip­takan sis­tem fiskal yang lebih tert­ib dan transparan. Namun, tan­pa adanya langkah nya­ta untuk mem­ber­sihkan birokrasi dari korup­si dan meningkatkan akunt­abil­i­tas negara, kebi­jakan ini jus­tru dap­at men­ja­di bumerang yang menim­bulkan per­lawanan pub­lik.

Kehi­lan­gan keper­cayaan ter­hadap sis­tem per­bankan, pen­ingkatan transak­si tunai, hing­ga risiko kebo­co­ran data dan pri­vasi, semuanya bisa men­ja­di kon­sekuen­si yang mahal.

Langkah pen­gawasan raky­at seharus­nya dibaren­gi den­gan kete­ladanan dari atas. Tan­pa itu, Pay­ment ID bisa jadi hanya alat peman­tau, bukan pemu­tus kebo­co­ran.

Edi­tor: (Ahmad)
Sum­ber: Komen­tar Threads @duniapunyacerita, dan war­ganet Indone­sia