Kepala Dusun Ungkap Fakta Dana OPLA Tak Sesuai, Masyarakat Pertanyakan GP3A

Ser­dang Beda­gai –Snipernew.id

Dugaan ali­ran dana OPLA (Opti­mal­isasi Lahan) yang tidak tepat sasaran men­cu­at di Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai. Pro­gram ban­tu­an OPLA Tahun 2025 yang diku­curkan ke Gabun­gan Perkumpu­lan Petani Pemakai Air (GP3A) “Maju Bersama” sebe­sar 70 persen atau Rp630 juta dari total anggaran, diduga tidak sepenuh­nya didis­tribusikan kepa­da para petani di empat desa pener­i­ma man­faat. GP3A Maju Bersama yang diko­man­doi oleh Hartono dan Sar­wiy­ono, men­ja­di sorotan sete­lah lapo­ran dari sum­ber ter­per­caya menye­butkan adanya kejang­galan dalam pem­ba­gian dana ban­tu­an terse­but.

Dana ban­tu­an terse­but seharus­nya dialokasikan ke empat desa den­gan rin­cian: Desa Pematang Kuala sebe­sar Rp107 juta, Desa Bogak Besar Rp173 juta, Desa Sen­tang Rp173 juta, dan Desa Mang­ga Dua Keca­matan Tan­jung Beringin sebe­sar Rp202 juta. Namun, menu­rut penu­tu­ran sum­ber dari mas­ing-mas­ing desa, angka yang diter­i­ma oleh petani jauh di bawah jum­lah yang seharus­nya. Hal ini menim­bulkan per­tanyaan besar terkait transparan­si dan pen­gelo­laan dana oleh pen­gu­rus GP3A Maju Bersama.

Di Desa Mang­ga Dua, mis­al­nya, Kepala Dusun III Uli men­gakui hanya mener­i­ma Rp70 juta dari total Rp202 juta yang seharus­nya mere­ka dap­atkan. Dana terse­but diberikan oleh Sekre­taris GP3A, Sar­i­fudin, yang akrab dis­apa Pak Sarif. Dana itu pun hanya dibagikan kepa­da 20 pemi­lik jetor (alat pen­gairan sawah), bukan kepa­da petani pener­i­ma man­faat secara lang­sung. Dari jum­lah Rp70 juta terse­but, hanya Rp36 juta yang dise­but telah dibagikan ke pemi­lik jetor, semen­tara sisanya tidak dike­tahui den­gan jelas peng­gu­naan­nya.

Situ­asi seru­pa ter­ja­di di Desa Bogak Besar, Keca­matan Teluk Mengkudu. Kepala Dusun 7, Saudara Surya, meny­atakan bah­wa dari dana Rp173 juta yang seharus­nya diter­i­ma, ia hanya mem­per­oleh Rp48 juta dari Sekre­taris GP3A, Sar­i­fudin. Dari jum­lah itu, masyarakat hanya mener­i­ma Rp100 ribu per unit jetor, semen­tara sisa dana masih bera­da di tan­gan Surya. Kon­disi ini menim­bulkan kere­sa­han di ten­gah masyarakat yang merasa dana OPLA tidak dis­alurkan sesuai perun­tukan­nya.

Kon­disi tak kalah mem­pri­hatinkan ter­ja­di di Desa Sen­tang, Keca­matan Teluk Mengkudu. Saudara Sam­sul, yang dike­nal seba­gai per­wak­i­lan P3A desa, meny­atakan hanya mener­i­ma Rp48 juta dari Sar­i­fudin, dari total Rp173 juta yang seharus­nya diter­i­ma. Bahkan hing­ga saat ini, menu­rut war­ga, belum ada dana yang benar-benar dis­alurkan kepa­da petani. Saat dikon­fir­masi, Sam­sul hanya menyam­paikan bah­wa ban­tu­an baru dis­alurkan 70 persen dan masih dalam pros­es.

Semen­tara itu, di Desa Pematang Kuala, dana OPLA sebe­sar Rp107 juta yang seharus­nya dis­alurkan, jus­tru sama sekali tidak diter­i­ma oleh masyarakat. P3A setem­pat yang juga merangkap seba­gai koor­di­na­tor UPKK di desa itu, dise­but tidak menyalurkan dana terse­but sama sekali. War­ga men­duga dana OPLA yang seharus­nya untuk mere­ka telah dige­lap­kan sepenuh­nya tan­pa keje­lasan per­tang­gung­jawa­ban.

Keti­ka dikon­fir­masi oleh awak media, Sekre­taris GP3A Maju Bersama, Sar­i­fudin, jus­tru meny­atakan bah­wa dua hari yang dise­but dalam kon­fir­masi sebelum­nya bukan meru­pakan kesang­gu­pan pihaknya untuk mengem­ba­likan dana ke petani. “Itu adalah kesang­gu­pan kami untuk men­sosial­isas­ikan pro­gram OPLA yang sebe­narnya, yang akan dilak­sanakan pada musim tanam ke‑2,” ujarnya saat dihubun­gi melalui per­wak­i­lan Dinas Per­tan­ian.

Kon­disi ini menun­jukkan adanya poten­si pelang­garan serius ter­hadap prin­sip transparan­si dan akunt­abil­i­tas dalam pen­gelo­laan dana ban­tu­an negara. Dugaan pengge­la­pan dana OPLA oleh oknum GP3A Maju Bersama dap­at men­ja­di preseden buruk jika tidak segera ditin­dak­lan­ju­ti. Masyarakat empat desa yang men­ja­di kor­ban mem­inta agar pihak berwe­nang, khusus­nya Inspek­torat dan aparat pene­gak hukum, segera turun tan­gan men­gau­dit peng­gu­naan dana terse­but dan menin­dak tegas para pelaku penyalah­gu­naan dana petani.

Red