BUMDesma Sei Bamban Diduga Langgar Aturan, Penyertaan Modal Ketapang Rp1,9 Miliar Disorot Aparat Penegak Hukum

Ser­dang Beda­gai —Snipernew.id

Pro­gram Keta­hanan Pan­gan (Keta­pang) di 10 desa Keca­matan Sei Bam­ban, Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai, kini bera­da di bawah sorotan tajam pub­lik.

Badan Usa­ha Milik Desa Bersama (BUMDes­ma) Sei Bam­ban diduga menyalahi keten­tu­an perun­dang-undan­gan dalam pen­gelo­laan dana peny­er­taan modal desa seni­lai Rp1,9 mil­iar untuk kegiatan pengge­mukan ter­nak lem­bu.

Per­soalan uta­ma ter­letak pada aspek peren­canaan dan tahun anggaran. Pro­gram Keta­pang terse­but dicairkan pada Tahun Anggaran 2025, semen­tara BUMDes­ma Sei Bam­ban juga baru diben­tuk pada tahun yang sama.

Pada­hal, sesuai keten­tu­an tata kelo­la keuan­gan desa, seti­ap pro­gram dan kegiatan yang dilak­sanakan pada tahun ber­jalan wajib diren­canakan dan dite­tap­kan dalam RKPDes dan APB­Des tahun sebelum­nya, yakni Tahun Anggaran 2024.

Kon­disi ini diduga berten­tan­gan den­gan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten­tang Desa, khusus­nya Pasal 79 yang men­gatur peren­canaan pem­ban­gu­nan desa harus dis­usun secara berjen­jang dan par­tisi­patif, ser­ta Per­me­nda­gri Nomor 20 Tahun 2018 ten­tang Pen­gelo­laan Keuan­gan Desa, yang mene­gaskan bah­wa selu­ruh kegiatan desa harus ter­can­tum dalam APB­Des sebelum anggaran dicairkan.

Lebih jauh, pem­ben­tukan BUMDes­ma yang terke­san ter­bu­ru-buru dan lang­sung mener­i­ma kucu­ran dana besar memu­nculkan dugaan adanya rekayasa kebi­jakan.

Aktivis Asosi­asi Pewarta Pers Indone­sia (APPI) meni­lai pola ini berpoten­si men­garah pada kon­spir­asi jahat untuk mem­bu­ka celah penyelewen­gan Dana Desa oleh oknum pen­gu­rus BUMDes­ma bersama pihak terkait di 10 desa Keca­matan Sei Bam­ban.

Dari sisi pelak­sanaan usa­ha, bidang ter­nak lem­bu yang dijalankan BUMDes­ma juga disinyalir sarat masalah. Dugaan peny­im­pan­gan men­cakup pen­gadaan bib­it lem­bu, pem­ban­gu­nan kan­dang, hing­ga biaya pakan har­i­an. Bahkan, usa­ha terse­but dipredik­si men­gala­mi keru­gian.

“Jika usa­ha sudah ter­buk­ti meru­gi, men­ga­pa tetap dilan­jutkan? Ini jus­tru berpoten­si mem­perbe­sar keru­gian negara,” tegas seo­rang aktivis APPI.

Per­lu dite­gaskan, dana peny­er­taan modal desa bukan hibah.

Berdasarkan prin­sip pen­gelo­laan BUMDes dan BUMDes­ma, modal terse­but wajib diper­tang­gung­jawabkan dan dikem­ba­likan secara utuh.

Jika dana berku­rang atau lenyap, maka pen­gu­rus BUMDes­ma dap­at dim­intai per­tang­gung­jawa­ban hukum, ter­ma­suk pidana apa­bi­la ter­buk­ti merugikan keuan­gan negara seba­gaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 ten­tang Pem­ber­an­tasan Tin­dak Pidana Korup­si.
Atas dasar itu, pub­lik mende­sak Kejak­saan Negeri Ser­dang Beda­gai dan Inspek­torat Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai untuk segera melakukan audit menyelu­ruh ter­hadap selu­ruh desa di Keca­matan Sei Bam­ban ser­ta BUMDes­ma seba­gai pen­gelo­la dana Rp1,9 mil­iar terse­but.

Hing­ga beri­ta ini ditayangkan, belum ada tang­ga­pan res­mi dari pen­gu­rus BUMDes­ma Sei Bam­ban maupun pemer­in­tah desa terkait dugaan pelang­garan dan peny­im­pan­gan terse­but.

Tim inves­ti­gasi.